Riwayat Majapahitan

“Tuhan tidak bermain dadu dengan alam semest.”. Pernyataan Einstein yang terkenal itu perlu kita tambahkan saat menyaksikan akrobat politik Indonesian kontemporer, “Ia tidak melarang manusia memainkannya”.
Kurang dari satu kwartal, dadu-dadu politik dilemparkan dalam kasino politik yang pengap berasap, berbau parfum, dan bising dengan teriakan para pemain dengan adrenalin yang mengalir kencang dalam tubuhnya. Perubahan sistem pemilihan ketua fraksi DPR, pencabutan undang-undang pilkada langsung, sampai ‘penyesalan’ Amin Rais terhadap keputusan yang pernah dibuatnya sendiri, adalah dadu-dadu yang dimainkan.
Namun yang jelas, segala jenis akrobat dalam dunia politik Indonesia mutakhir memiliki akar pada tradisi bernegara “seumur jagung”. Sejak Indonesia merdeka, sulit dibuat sebuah kesinambungan struktur politik yang mampu menjadi alat terbaik mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur yang menjadi raison d’etre negara Republik Indonesia.
Perjalanan sejarah menunjukkan bahwa struktur ketatanegaraan yang dibangun sebagai wujud mode berpolitik orang-orang Indonesia, umumnya bertahan tidak lebih dalam satu dekade saja. Di bawah Sukarno, kita menyaksikan perubahan sistem parlemen menuju Demokrasi Terpimpin dan kemudian politik NASAKOM. Rezim Orde Baru tidak ketinggalan dalam mewarnai dinamika ini. Mereka menciptakan desain baru untuk rumah politik Indonesia, mulai dari fusi partai politik, konsesus tentang Pancasila, massa mengambang dan dominasi militer dalam lembaga publik.
Tabiat yang sama mengalir deras dalam denyut nadi politik Indonesia pasca-reformasi. Akrobat dan muslihat politik yang bergulir menjadi bentuk lain bagaimana individu atau suatu kelompok mengobok-obok, atau mengobrak-abrik, struktur yang telah terbentuk, namun dianggap tidak sesuai dengan selera, atau lebih tepatnya maksud-maksud politik yang mewakili hasrat pribadi atau kelompoknya. Jangan bicara rakyat di sini. Setelah duduk di kekuasaan, kata Rakyat adalah sekedar referen abstrak dibanding wujud kongkrit yang memiliki harapan, keinginan dan nilai satu suara yang dibutuhkan para politisi.
Sepertinya ini adalah kutukan sejarah yang mencemaskan. Sejarah Indonesia menunjukkan tidak ada satu dinasti yang mampu bertahan lebih dari dua abad dalam menjalankan sistem kekuasaannya. Dinasti Majapahit mungkin sebuah pengecualian. Namun, riwayat itu masih kalah jauh dengan dinasti-dinasti politik di Eropa, seperti Tudor di Inggris atau Bourbon di Prancis.
Dalam sejarah ini pula tidak pernah terbangun sistem ketatanegaraan yang solid, yang menghubungkan struktur pemerintahan dan rakyat di tingkat bawah dengan puncak kekuasaan, seperti sistem mandarin di Tiongkok atau keshogunan di Jepang. Suka tidak suka, kita adalah pewaris negara Napoleonic ciptaan Marshall Daendels awal abad ke-19. Ironi pahit tentunya.
Kembali pada persoalan politik kontemporer Indonesia, seorang petani di perdalaman Jawa memberi nama terhadap tabiat politik ini: Majapahitan. Ketidakpuasan terhadap kekuasaan pusat atau penguasa baru (berkait dengan terakomodasikannya kepentingan masing-masing) memunculkan pemberontakan seperti Ronggo Lawe, Lembu Sora dan para pengikutinya yang notabene adalah comrades in arms Raden Wijaya saat membangun dinasti Majapahit.
Sudah tentu praktek bernegara kita sekarang bukan sekedar pertunjukkan ketoprak atau dagelan seperti riwayat Majapahitan. Kita perlu berkaca pada pengalaman seorang sastrawan Prancis, Honore de Balzac (1799-1850) yang pada masa hidupnya mengembangkan ambisi memetakan karakter manusia secara utuh dan menempatkan motivasi manusia yang nyata sebagai unsur utama pembentuk cerita (ini menjadikan Balzac sebagai pionir realisme kesusastraan modern Eropa). Lalu ia memberi nama terhadap kisah yang ditulisnya sebagai Les Comedie humaine (Komedi Manusia). Mencoba langkah sama untuk memetakan ragam motivasi dalam akrobat politik kontemporer di Indonesia, sepertinya akan memberi kita nama yang sama terhadap pengalaman itu.